“PERSPEKTIF ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KE ARAH KONVERGENTIF”
Dr. Drs, E N G K U S, SE., M.Si.
Dosen Administrasi
Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas
Islam Negeri
(UIN) Sunan Gunung (SGD) Bandung
e_mail: ekustyana16@gmail.com
ABSTRAK
Para peneliti saat ini mengindikasikan administrasi
pembangunan dalam kontek perubahan sosial berpendapat bergerak secara evolutif
mulai keterbelakangan, ketergantungan dan modernisasi. Bahwa secara teoritikal mengajarkan kepada
dunia ketiga khususnya dalam perspektif teori klasik, dan perspektif
kontemporer.
Secara klasik nampaknya,dalam perkembangannya perspektif pembangunan menuju ke
arah konvergensi, karena muncul kecenderungan beberapa kesamaan elemen. Adanya
usaha untuk membawa kembali analisis sejarah. Dengan metode pengkajian sejarah, kenyataan sosial
selalu berada terus menerus dalam proses perubahan. Tidak seperti teori
dependensi yang memfokuskan pada masa jaya dan bangkrutnya suatu negara,
perspektif sistem dunia mempelajari dinamika sejarah sistem ekonomi dunia.Selanjutnya
bahwa perspektif pembangunan tersebut nampaknya mencoba menguji masalah yang
telah dirumuskan dengan menggunakan variabel secara bersamaan, pernyataan
tentang akibat positif atau negatif pembangunan tetap dibiarkan terbuka.
Kata Kunci: Administrasi
Pembangunan, Perubahan sosial, dan Konvergentif.
1.
PENDAHULUAN
Administrasi
Negara adalah salah satu bagian dari administrasi umum, yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial. Berikut beberapa
definisi administrasi Negara dapat dikemukakan sebagai berikut.
1).Leonard
D. White, dalam Handayaningrat (1986:1), Administrasi Negara terdiri atas semua
kegiatan Negara dengan maksud menunaikan dan melaksanakan kebijakan Negara.
2).Edward H.
Litchfield dalam Tjokroamidjojo, (1985:2) Administrasi Negara adalah suatu
studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan-badan pemerintah diorganisir,
dilengkapi tenaga-tenaga, dibiayai, digerakkan dan dipimpin.
3).Dwight Waldo,
Administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari pada manusia-manusia
dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.
Berdasarkan definisi-definisi di atas
mengindikasikan bahwa administrasi Negara berkenaan dengan aktifitas
badan/lembaga dengan manusia di dalamnya untuk melaksanakan dan mencapai
tujuan-tujuan Negara dan pemerintah.
Definisi berbeda dikemukakan oleh Dimock dan
Dimock yang menyatakan bahwa administrasi Negara merupakan kegiatan pemerintah
di dalam melaksanakan kekuasaan politikya. Definisi ini mengaitkan proses
politik dan pelaksanaanya. Hal ini dapat dipahami mengingat administrasi Negara
(dengan negara sebagai objeknya), karena
administrasi negara merupakan dari proses politik dimana administrasi Negara
berhubungan dengan partai-partai politik denggan program-program pilitiknya,
dan ikut serta menentukan metode-metodenya bagaimana kebijakan Negara
diselenggarakan (Handayaningrat1986:1).
Menurut
Tjokroamidjojo (1985:2), para ahli ilmu Negara kemudian memberikan perhatian
terhadap dua hal yaitu administrasi bagi Negara-negara yang sedang berkembang
atau Negara yang sedang mengalami masa perubahan (dari masyarakat tradisional
agraris ke arah masyarakat maju dan mulai memperkembangkai indrustri). Yang
kedua, adalah perhatian kepada masalah interrelasi antara administrasi sebagai
ilmu maupun sebagai praktek di bidang-bidang kehidupan yang lain. Pelopor
gerakan ini antara lain adalah F. W. Riggs, John D. Montgomery, Milton Easman,
dan sebagainya. Hal inilah yang selanjutnya melahirkan apa yang disebut dengan
administrasi pembangunan.
2.
ASAL-USUL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Siagian (2007:4) menyatakan bahwa
administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu (1) administrasi, dan
(2) pembangunan. Administrasi berarti keseluruhan proses pelaksanaan
keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselennggarakan oleh dua orang atau
lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Pembangunan
biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan
perubahan secara terencana dan sadar, yang ditempuh suatu negara bangsa menuju
modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).
Siagian, akhirnya, mendefinisakan administrasi pembangunan sebagai :
Seluruh
usaha yang dilakukan oleh suatu Negara bangsa untuk
bertubuh,
berkembang, dan berbuah secara sadar dan terencana
dalam
semua segi kehidupan dan penghidupan Negara bangsa yang
bersangkutan
dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.
Handayaningrat (1986:6) menyatakan bahwa ilmu
pengetahuan tumbuh dan berkembang oleh karena adanya kebutuhan nyata yang
disarankan oleh suatu masyarakat terhadap ilmu tertentu. Secara falsafati,
fungsi ilmu dalam kehidupan manusia adalah untuk membantu manusia dalam menanggulangi
malasah-masalah yang dihadapi sehari-hari.
Bagi negara-negara yang digolongkan kepada
Dunia Ketiga dirasakan bahwa teori-teori dan prinsip-prinsip dari ilmu
administrasi Negara tradisional yang terutama di dunia barat, khususnya di
Amerika Serikat, sudah tidak memadai terhadap kebutuhan bagi negara-negara yang
sedang giat melakukan pembangunan. Negara yang sedang berkembang/membangun atau
Dunia Ketiga tersebut menyadari semakin besarnya jurang pemisah antara Negara
yang sudah maju dengan Negara berkembang. Mereka berusaha mengatasi
masalah-masalah keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan lain-lain, dengan
melakukan pembangunan di segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial, budaya
dan keamanan. Oleh karena itu para akhli mulai mengalihkan pikiran, perhatian
serta waktunya terhadap cabang ilmu administrasi yang relevan dengan
negara-negara yang sedang berkembang. Ilmu administrasi yang dipandang dapat
mengatasi masalah-masalah itu tersebut ilmu administrasi pembangunan.
Setiap perkembangan ilmu pengetahuan pada
waktu yang bersamaan timbul perkembangan-perkembangan mengenai substansi yang
menjadi objek penelitian dalam bidang pengetahuan baru. Dalam ilmu
administrasi, misalnya, timbul perkembangan ilmu administrasi negara, ilmu
administrasi niaga, ilmu organisasi, ilmu manajemen dan sebagainya. Demikian
pula, ilmu administrasi pembangunan berkembang menjadi disiplin ilmiah
tersendiri karena kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang menghendaki perubahan
ke arah keadaan yang lebih baik.
Pembangunan yang mencakup berbagai aspek
kehidupan dan tujuan Negara sifatnya visioner dan dinamis. Kedua hal ini
mewujudkan kompleksitas, dan tidak cukup didekati hanya satu sisi saja. Sebagai
contoh, isu mengenai gender atau peran wanita (ibu) dalam pembangunan manusia
maupun isu profesionalisme dan akuntabilitas serta good governance dalam pemerintah merupakan perkembangan yang
populeh (Ernawan, 2016; Harits, 2007). Sebagai konsekuensinya, berbagai teori
dan pendekatan terhadap pembangunan dikembangkan oleh para ahli, dan pada
gilirannya menjadikan administrasi pembangunan sebagai pendekatan yang
multidimensi dalam memahami pembangunan.
Secara hiostoris, Siagian (2007:6)
mengemukakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan administrasi pembangunan sebagai
suatu disiplin ilmiah yang relatif baru menunjukan bahwa usaha para pakar untuk
mengembangkan teori administrasi pembangunan sesungguhnya telah mulai setelah
Perang Dunia II berakhir, yang kemudian berlanjut secara lebih intensif pada
dekade enam puluhan.
Siagian selanjutnya mengemukakan bahwa
setelah berakhirnya Perang Dunia II, timbul pola baru dalam hubungan antar
bangsa. Pola pertama ialah bahwa di
satu pihak terdapat Negara-negara yang menang perang – pihak sekutu – dan di
pihak lain ada Negara-negara yan kalah perang. Salah satu akibat negatif dari
suatu peperangan ialah morat-maritnya kehidupan perekonomian yang tentunya lebih
terasa oleh negara-negara yang kalah perang ketimbang Negara-negara yang menang
perang. Akan tetapi sejarah menunjukan bahwa Negara-negara pemenang perang
dengan pertimbangan politik, ekonomi dan kemanusiaan, menunjukkan hasrat untuk
membantu Negara-negara yang sangat menderita, termasuk negara-negara sekutu
maupun negara yang kalah perang.
Usaha pemerintah Amerika Serikat untuk
membantu negara-negara tersebut terkenal dengan nama Marshall Plan. Kelak, Marshall
Plan menjadi model cara memberi bantuan oleh suatu negara ke negara lain.
Fakta sejarah ini perlu dikemukakan karena erat relevansinya dengan tumbuh dan berkembangnya
administrasi pembangunan sebagai suatu disiplin ilmu. Para pakar dan ilmuwan
Amerika Serikatlah yang mempelopori pertumbuhan dan perkembangan tersebut,
khususnya mereka yang bergabung dalam asosiasi profesi yang dikenal dengan nama
Comprarative Group, satu kelompok
ilmuwan yang merupakan spesialis perbandingan administrasi disebut dengan American Society for Public Administration
(ASPA).
Pola
Kedua yang timbul dalam hubungan
antar negara ialah bahwa di satu pihak terdapat negara-negara bekas penjajah
dan pihak lain terdapat negara-negara baru, yaitu Negara bekas jajahan yang
memperoleh kemerdekaan dengan berbagai cara, yang hamper seluruhnya terdapat di
Benua Afrika dan Asia. Negara-negara tersebut dan ditambah Negara-negara miskin
di Amerika Latin dan di sekitar Laut Karibia semuanya ingin maju dan
berkembangan untuk menjadi Negara yang kuat. Wahana untuk itu tiada lain dengan
menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan. terdapat suatu fenomena menarik
yaitu dimana negara bekas penjajah ingin memelihara hubungan bilateral yang
baik dengan negara-negara bekas jajahanya. Salah satu manifestasi dari
keinginan tersebut adalah mengalirnya berbagai bantuan dari negara bekas
penjajah tersebut kepada negara bekas jajahannya. Pemberian bantuan ini merupakan
fenomena aktual yang ada pada gilirannya mendorong percepatan perkembangannya
ilmu administrasi pembangunan.
Menurut Kartasasmita (2007:8) sejak
kelahirannya, pendekatan ilmu administrasi Negara selalu berhubungan dengan
ilmu politik. Bahkan, tulisan Woodrow Wilson (1887) yang menjadi cikal bakal
ilmu administrasi merupakan upaya menajamkan fokus bidang studi politik, yaitu
membuat pemisahan antara politik dengan administrasi. Dalam perkembangan
berikutnya, papar Kartasasmita, ilmu adminstrasi diperkuat dengan berkembangnya
konsep-konsep manajemen seperti manajemen ilmiah dari Taylor (1912), Fayol
(1916) sampai pada pemikiran Drucker (1989).
Ilmu administrasi terus berkembang dan
melahirkan cabang yang spesifik dengan objek kajian Negara yaitu administrasi
Negara. Sejarah berakhirnya perang yang melahirkan fenomena baru membukakan
mata para pakar mengenai perbedaan administrasi Negara pada Negara-negara maju
dengan negara berkembang atau Negara-negara miskin. Pada dasarnya, rentetan
sejarah Perang Dunia lah yang menjadi kerangka dasar pembentukan administrasi
pembangunan sebagai ilmu. Persoalan-persoalan praktik yang tidak bias secara
langsung dihadapi oleh administrasi Negara, mengingat adanya perbedaan
administrasi Negara bekas jajahan, Negara berkembang atau Negara miskin yang
ingin maju.
Bagan berikut menggambarkan keterkaitan
antara kedua ilmu politik, ilmu administrasi dan hubungannya dengan ilmu
administrasi pembangunan (Tjokroamidjojo,1985:15). Gambar tersebut menunjukan
bahwa administrasi pembangunan merupakan salah satu pendekatan yang oleh
Tjokroamidjojo (1985:7) dinyatakan sebagai “perhatian administrasi negara
terhadap masalah-masalah pelaksanaan dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.
namun demikian, sejalan dengan meningkatnya kompleksitas negara-negara
berkembang, administrasi pembangunan telah berkembang sedikian rupa sehingga
sesungguhnya merupakan suatu ilmu, suatu disiplin tersendiri. Secara
hirarkikal, administrasi pembangunan merupakan perkembangan diri studi
administrasi perbandingan (kartasasmita,2007:14).
Kartasasmita (2007:14) selanjutnya menyatakan
bahwa karena administrasi pembangunan bersumber dari administrasi negara, maka
kaidah-kaidah umum administrasi negara berlaku pula bagi administrasi
pembangunan. namun administrasi pembangunan member perhatian yang lebih luas
dari pada hanya membahas penyelenggaraan hubungan dengan negara lain.
Administrasi pembangunan bersifat dinamis dan inovatif karena menyangkut upaya
mengandalkan perubahan-perubahan sosial. Thus,
menjadi sangat relevan untuk membahas perubahan-perubahan sosial dalam
perspektif teoritis dalam upaya memahami administrasi pembangunan, bahwa
administrasi pembangunan adalah kompleks.
|
|
3.
TEORI-TEORI
PERUBAHAN SOSIAL
Suwarsono
dan So (1994:3) membagi teori perubahan sosial ke dalam tiga golongan utama
yaitu modernisasi, teori ketergantungan dan keterbelakangan, dan ketiga teori
sistem ekonomi-dunia. Sebagai tambahan, sesuai dengan perkembangan diuraikan
pula mengenai teori pembangunan di tahun 1990-an. Sub-bagian berikut
menguraikan secara ringkas keempat teori tersebut.
3.1
Teori
Modernisasi
Teori
modernisasi lahir sebagai produk tiga peristiwa penting dunia setelah Perang
Dunia II. Pertama, muculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan, terlebih
sejak pelaksanaan Marshall Plan. Kedua,
pada saat yang hampir bersamaan terjadi perluasan gerakan komunis sedunia
dengan Uni Soviet sebagai tokoh utama, yang mendorong Amerika Serikat untuk
memperluas pengaruhnya, Ketiga, Lahirnya negara-negara baru di Asia, Afrika,
dan Ameriksa Latin. Negara-negara ini mencari model-model pembangunan yang
hendak digunakan sebagai contoh untuk membangun ekonominya dalam dalam usaha
untuk mempercepat pencapaian kemerdekaan politiknya. Teori modernisasi terutama
ditopang oleh teori evolusi dan teori fungsionalisme.
Teori
evolusi. teori evolusi banyak digunakan karena
terbukti mampu membantu menjelaskan
proses masa peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern negara-negara
eropa barat,dan juga mampu menjelaskan arah yang perelu ditempuh negara dunia
ketiga dalam proses modernisasinya.
Pada
intinya, teori evolusi menggambarkan perkembangan masyarakat sebagai berikut.
Pertama, teori evolusi menganggap bahwa perubahan sosial merupakan gerakan
searah seperti garis lurus. Masyarakat berkembang dari masyarakat primitif
menjadi masyarakat maju. Dengan kata lain, masa depan masyarakat dunia sudah
jelas dan dapat diramalkan, yakni pada suatu saat kelak, dalam masa peralihan
yang relatif panjang dunia akan menjadi masyarakat maju. Kedua, teori evolusi
membaurkan antara pandangan subjektif tentang nilai dan tujuan akhir perubahan
sosial. Perubahan menuju masyarakat yang modern merupakan sesuatu yang tidak
dapat dihindari. Ketiga, teori evolusi juga beranggapan bahwa perubahan sosial
berjalan secara berlahan dan bertahap. Perubahan ini – dari masyarakat primitif
ke masyarakat modern – memerlukan waktu panjang, bahkan berabad-abad untuk
sampai pada tahapan akhir.
Teori
Fungsionalisme. Teori ini berasal dari Talcott
Parsons. Baginya, masyarakat manusia ubahnya seperti organ tubuh manusia, dan
oleh karena itu masyarakat manusia dapat dipelajari sebagai halnya tubuh
manusia. Analogi dengan tubuh manusia mengakibatkan Parsons merumuskan konsep
keseimbangan dinamis stasioner. Jika satu bagian tubuh manusia berubah, maka
bagian lain akan mengikuti untuk mencapai keseimbangan baru. Demikian pula
masyarakat. Masyarakat selalu mengalami perubahan tetapi tetap teratur.
Perubahan sosial yang terjadi pada satu lembaga akan berakibat pada perubahan
di lembaga lain untuk mencapai keseimbangan baru.
Teori-teori
modernisasi mampu menurunkan beberapa implikasi kebijakasanaan pembangunan yang
perlu diikuti Negara Dunia Ketiga. Pertama, teori ini membantu memberikan
secara implicit pembenaran hubungan kekuatan yang bertolak belakang antara
masyarakat tradisional dan modrn. Kedua, teori modernisasi menilai ideologi
komunisme sebagai ancaman pembangunan negara dunia Ketiga. Ketiga, teori
modernisasi mampu memberikan legitimasi tentang perlunya bantuan asing,
khususnya yang datang dari Amerika Serikat.
3.2
Teori
Dependensi Klasik
Teori
modernisasi melihat permasalahan pembangunan lebih banyak dari sudut
kepentingan Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya. Sedangkan teori
dependensi adalah sebaliknya. Teori ini lebih menitikberatkan pada persoalan
keterbelakangan dan pembangunan Negara Dunia Ketiga. Beberapa asumsi dasar pada
teori ini adalah sebagai berikut.
Pertama,
keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang sangat umum, berlaku
bagi seluruh negara dunia ketiga. Kedua, ketergantungan dilihat sebagai kondisi
yang diakibatkan oleh faktor luar. Sebab terpenting yang menghambat pembangunan
bukan karena kekurangan modal atau tenaga dan semangat wiraswasta namun
terletak berada di luar jangkauan politik. Ketiga, permasalahan ketergantungan
lebih dilihatnya sebagai masalah ekonomi, yang terjadi akibat mengalirnya
surplus ekonomi dari negara Dunia Ketiga ke negara maju. Keempat, situasi
ketergantungan merupakan bagian yang yang tidak terpisahkan dari proses
polarisasi regional ekonomi gloal. Disatu pihak, mengalirnya surplus ekonomi
dari Dunia Ketiga menyebabkan keterbelakangan, dan keadaan ketergantungan
dilihat sebagai suatu hal yang mutlak bertolak belakangan dengan pembangunan.
3.3
Teori
Sistem Dunia
Pada
awalnya perumusaan perspektif ini banyak mengambil konsep yang dikembangkan
oleh teori dependensi, sehingga tak jarang ilmuan sosial memperlakukan kedua
teori ini adalah sama. Namun demikian, dalam perjalannanya para ilmuwan mulai
menyadari perbedaannya.
Pertama,
unit analisis perspektif sistem dunia adalah dunia itu sendiri, tidak seperti
teori dependensi yang melakukan analisisinya pada tingkat nasional. Kedua,
dengan dipengaruhi oleh metode pengkajian sejarah, kenyataan sosial selalu
berada terus menerus dalam proses perubahan. Tidak seperti teori dependensi
yang memfokuskan pada masa jaya dan bangkrutnya suatu negara, perspektif sistem
dunia mempelajari dinamika sejarah sistem ekonomi dunia.
Ketiga,
berbeda dengan apa yang dimiliki oleh teori dependensi, perspektif sistem
ekonomi dunia memiliki satu struktur teori yang unik. Perspektif ini tidak
menggambarkan dunia dengan teramat sederhana dengan model dwi-kutub, namun
menjelaskannya dengan model tri-kutub yaitu sentral, semi pinggiran dan
pinggiran. Keempat dalam hal arah dan masa depan pembangunan, model yang
deterministik dan kaku seperti yang pernah dialami oleh teori dependensi yang
mengatakan bahwa negara pinggiran akan selalu berada dalam keadaan terbelakang
atau paling tinggi berada dalam situasi pembangunan yang bergantung. Terakhir,
tidak seperti teori dependensi yang memfokuskan kajian pada Negara-negara
sosialis namun juga negara-negara maju, Negara-negara sosialis, dan juga
memberikan perhatian pada perkembangan lebih jauh kemungkinan disintegrasi dan
kehancuran sistem ekonomi kapitalis dunia.
3.4
Teori
Pembangunan di Tahun 1990-an
Banyak pengamat
dan bidang studi pembangunan memperkirakan bahwa bidang kajian ini sedang
bergerak menuju arah mencapai sintesa atau perpanduan. Porter (1980) misalnya
menyatakan bahwa tersedia kemungkinan untuk terjadinya konvergensi antara
perspektif budaya modernisasi dengan perspektif strukturalis dependensia dan
sistem dunia.
Nampaknya,
ketiga perspektif pembangunan menuju ke arah konvergensi, karena muncul kecenderungan
beberapa kesamaan elemen. Pertama, adanya usaha untuk membawa kembali analisis
sejarah. Kedua, tiga perspektif pembangunan nampaknya mencoba menguji masalah
yang telah dirumuskan dengan menggunakan variabel secara bersamaan, pernyataan
tentang akibat positif atau negatif pembangunan tetap dibiarkan terbuka. Sebagi
contoh, teori dependensi tidak lagi hanya melihat sisi negatif pembangunan.
Ketiga teori itu
pembangunan yang diuraikan tersebut merupakan pendekatan klasik. Adapun
pendekatan kontemporer tidak penulis ajukan mengingat keterbatasan space. Namun demikian, dilihat dari ketiga teori pembangunan ini saja,
Nampak betapa luasnya perspektif administrasi dalam memahami pembangunan dan
mengundang sejumlah kemungkinan perdebatan di kalangan para akhli. Wajar jika
Suwarno dan So memandang bahwa pendekatan tersebut bukan hanya bersifat teknis
tetapi juga berkembang ke arah perdebatan ideologi.
DAFTAR
PUSTAKA
Ernawan, Erni R. 2006.Peran Ibu Meningkatkan Indeks Pembangunan
Manusia Jawa Barat. Paper.
Handayaningrat, Soewarno. 1998. Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan
Nasional. Gunung Agung. Jakarta.
Harits , Benyamin. 2007. Profesionalisme dan Akuntabilitas Birokrasi
Publik berbasis Kinerja dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. Paper.
La Palombara,Yoseph.1963. Bureaucracy
and Political Development.Princeton: Princeton University Press.
Siagian, Sondang P. 2007. Administrasi Pembangunan : Kosep, Dimensio,
dan Strateginya. Bumi Aksara. Jakarta.
Suriasumantri, Jujun S. 1985. Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer.
Sinar Harapan. Jakarta.
Suwarsono., dan Alvin Y So. 1994. Perubahan Sosial dan Pembanguanan.
LP3ES. Jakarta.
Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. Pengantar Administrasi Pembangunan.
LP3ES. Jakarta.
