Oleh
:
Dr.
Drs, Engkus, SE., M.Si.
ABSTRACT
The main problem in the
research is the Coordinating in the regency of Bandung west java province is
low.
It’s thought to have been
caused by the implementation of Panca Marga philosophy not done optimally yet.
Etymologically that Panca
Marga Philosophy consist of two words, Panca is five and marga is way, thus
Panca Marga is five ways in management for coordinating. The Panca Marga
Philosophy consist of fiveways are (1).Finalisme,(2).Pragmatisme,(3).Revolusioner,(4).Ambeg
Paramaarta, and (5). Teladanisme.
Key Words: Coordinating, Panca Marga, Finalisme, Pragmatisme, Revolusioner, Ambeg
Paramaarta, and Teladanisme.
1.
Pendahuluan
Dengan berkembangnya dunia usaha, maka kegiatan ekonomi
dan pembangunan berkembang. Dengan adanya perkembangan tersebut perlu adanya
daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang
berkepentingan. Informasi tersebut merupakan identitas perusahaan yang
berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
Adanya daftar perusahaan itu sangat penting bagi
pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahaan, pengawasan dan menciptakan
iklim dunia usaha yang sehat, karena daftar perusahaan itu berisi keterangan
yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha, sehingga dapat lebih
menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi para pengusaha.
Dalam rangkaian penjabaran Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional dan untuk mewujudkan serta meningkatkan pertumbuhan
perekonomian pada khususnya, maka perlu adanya pemerataan di dalam kesempatan
berusaha bagi dunia usaha. Hal tersebut merupakan implementasi dari Visi
Presiden RI 2014 -2019 yang tercermin dalam Nawacita yang ke tujuh yaitu akan
mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik.Dan dalam Program Aksi Trisakti yang ke 15 yaitu mengembangkan
kapasitas perdagangan nasional.
Untuk
merealisasi hal tersebut di atas, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang
yang disebut dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar
Perusahaan. Undang-Undang ini mempunyai tujuan yang sangat penting baik bagi
Pemerintah, pengusaha maupun bagi masyarakat itu sendiri. Bagi Pemerintah
adalah untuk memberikan perlindungan dan pembinaan kepada pengusaha-pengusaha
yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka. Selain itu pada akhirnya
daftar perusahaan ini merupakan sumber untuk menetapkan wajib pajak. Sedangkan
bagi pengusaha adalah untuk mendapatkan kepastian berusaha. Dan bagi masyarakat
adalah untuk sumber informasi.
Kemudian lebih jauh lagi
menurut Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan ini bahwa perusahaan yang wajib
didaftarkan dalam daftar perusahaan adalah sebagai berikut:
Perusahaan yang
berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya
kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari
perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. (
Undang-undang No. 3 Tahun 1982: Halaman 5 ).
Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan :
-
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha
yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan
yang didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia,
untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
-
Anak perusahaan adalah perusahaan yang
dimiliki secara keseluruhan atau
sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya
memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan dari anak
perusahaan tersebut.
-
Cabang perusahaan adalah perusahaan
yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induk-induknya yang dapat
berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau
bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
-
Agen perusahaan adalah perusahaan yang
diberi kuasa untuk melakukan sebagian kegiatan dari perusahaan lain yang
diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
-
Perwakilan perusahaan adalah perusahaan
yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan
dan atau pengurusan yang ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
-
Kantor pembantu adalah perusahaan yang menangani sebagian
tugas dari kantor atau cabangnya.
-
Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki
oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai
pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk
di dalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya
secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum suatu persekutuan.
-
Bentuk usaha lainnya adalah misalnya perusahaan Negara,
bentuk-bentuk usaha negara seperti Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum. Perusahaan Daerah sebagaimana diatur oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan lain sebagainya. ( Buku II Tentang Petunjuk
Pengisian Formulir Pendaftaran Perusahaan, 1985: Halaman 8 ).
Yang dikecualikan
dari Wajib Daftar Perusahaan adalah Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan
Jawatan ( PERJAN ) dan setiap perusahaan kecil perorangan yang memenuhi syarat
sebagai berikut:
a.
Perusahaan tersebut diurus, dijalankan
atau dikelola oleh pemiliknya sendiri, atau dengan memperkerjakan hanya anggota
keluarganya sendiri yang terdekat.
b.
Perusahaan tersebut tidak memerlukan
izin usaha.
c.
Perusahaan tersebut benar-benar hanya
sekedar untuk memenuhi keperluan sehari-hari pemiliknya. ( Buku II Tentang Petunjuk
Pengisian Formulir Pendaftaran Perusahaan, 1985: Hal. 9 ).
Secara terinci yang menjadi sasaran
Wajib Daftar Perusahaan adalah seluruh kegiatan ekonomi yang telah dikelompokan
menurut Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia ( KLUI ) berikut ini :
1.
Pertanian, peternakan, kehutanan, perburuan dan
perikanan;
2.
Pertambangan dan penggalian;
3.
Industri pengelolaan;
4.
Listrik, gas dan air;
5.
Bangunan;
6.
Perdagangan besar, eceran dan rumah tangga serta hotel;
7.
Angkutan, Penggudangan dan komunikasi;
8.
Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan
jasa perusahaan;
9.
Jasa kemasyarakatan, sosial, hiburan dan perorangan;
10.
Kegiatan yang
belum jelas batasannya. ( Buku II Tentang Petunjuk Pengisian Formulir
Pendaftaran Perusahaan, 1985: Halaman 25 ).
Sektor-sektor
kegiatan usaha tersebut di atas tidak seluruhnya ada dalam lingkup kewenangan
Departemen Perdagangan, akan tetapi ada juga yang di bawah lingkup kewenangan
Instansi lain. Dengan demikian dalam pelaksanaan Undang-Undang Wajib Daftar
Perusahaan perlu adanya usaha kerjasama dengan Instansi lainnya tersebut, agar
usaha kerjasama tersebut tidak simpangsiur dan dapat terarah pada tujuan yang
diharapkan, maka diperlukan adanya koordinasi.
Dalam pelaksanaan kerja tersebut sesuai
dengan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan bahwa
penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan tersebut selanjutnya dilakukan oleh unit
organisasi Kementerian Perdagangan yang fungsinya sebagai kantor pendaftaran
Perusahaan ( KPP ). Untuk
ditingkat pusat adalah Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Cq.
Direktorat Bina Usaha Perdagangan, sedangkan di Daerah di Tingkat Provinsi
adalah Dinas yang membidangi Perdagangan serta untuk di Kabupaten/Kota adalah
Dinas yang membidangi Perdagangan. Dengan demikian Dinas yang membidangi Perdagangan di kabupaten/kota mempunyai
fungsi yang sangat penting karena merupakan ujung tombak pelaksanaan
Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan.
Pelaksanaan
Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan ada beberapa masalah yang dihadapi
diantaranya: tidak tercapainya target yang diharapkan. Sebagai contoh dari
14.064 perusahaan yang telah memiliki surat izin usaha Perdagangan ( SIUP ),
hanya sebanyak 3.213 perusahaan yang
telah mendaftar, sedangkan target yang diharapkan adalah 100 %. Dengan melihat keadaan tersebut
ternyata bahwa pencapaian target kurang berhasil.
Selain
itu, timbul masalah kurangnya kesatuan tindakan dalam pelaksanaan Undang-Undang
Wajib Daftar Perusahaan, Suatu Instansi yang mengelola izin suatu
sektor/kegiatan usaha seperti yang tercantum dalam klasifikasi Lapangan Usaha
Indonesia ( KLUI ), kurang merasa terikat dengan adanya Undang-Undang Wajib
Daftar Perusahaan. Contohnya seorang pengusaha yang telah menyelesaikan izin
industri dari Departemen Perindustrian tidak mengetahui serta tidak diberitahu
bahwa ada jenis izin lain yang harus diselesaikan. Pengusaha tersebut baru
mengetahui bahwa surat Keterangan Izin Perindustriannya harus dilengkapi denagn
Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ), ketika mengajukan permohonan kredit uang ke
Bank.
Masalah
lain yang dihadapi adalah kurangnya komunikasi dengan instansi lain yang ada
sangkut pautnya dengan pelaksanaan
Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Komunikasi yang berlangsung mengarah
pada himbauan tertulis, sedangkan komunikasi lisan yang berupa rapat/pertemuan
dengan Instansi lain jarang dilakukan. Hal ini kurang menunjang pencapaian
target Wajib Daftar yang diharapkan.
Kemudian
sering pula terjadi bahwa Instansi vertikal lebih mengutamakan pada perintah
atau tugas yang datang dari atasannya sendiri, sehingga dalam pelaksanaan tugas
yang ada di daerah tidak sinkron dengan pelaksanaan undang-undang Wajib Daftar
Perusahaan.
Oleh
karena masalah-masalah tersebut di atas, maka Kepala Dinas yang mebidangi
Perdagangan di Tingkat kabupaten mempunyai peranan yang sangat penting dalam
mengkoordinasikan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan.
Berdasarkan
pada uraian tersebut di atas, maka dalam penulisan ini penulis mengambil judul
“IMPLEMENTASI FILOSOFI PANCAMARGA DALAM KOORDINASI PELAKSANAAN WAJIB DAFTAR
PERUSAHAAN”.
2.
Pembatasan Masalah.
Dalam penulisan
paper ini, penulis membatasi masalah pada koordinasi pelaksanaan saja, yaitu
pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan dalam rangka meningkatkan pencapaian target
pada Dinas yang membidangi Perdagangan di tingkat Kabupaten.
Pembatasan masalah ini disesuaikan dengan filsafat
pancamarga dan dimaksudkan agar penulisan paper ini tidak terlepas dari pokok
permasalahan sehingga terdapat keserasian antara judul dengan pembahasan ini. Hal ini disebabkan karena koordinasi
pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan dalam rangka meningkatkan pencapaian
target di Kabupaten Bandung harus dijiwai dan berdasarkan kepada
filosofi pancamarga sehingga tidak menyimpang dari moral dan etika manajemen,
sebab koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting.
3.
Maksud dan Tujuan
Penulisan.
Maksud penulisan
ini tiada lain adalah untuk mengkaji implementasi pancamarga dalam
koordinasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan .
Sedangkan yang menjadi tujuan penulisan paper ini adalah
untuk menambah pengetahuan penulis tentang koordinasi pelaksanaan Wajib Daftar
Perusahaan dalam rangka meningkatkan pencapaian target pada Dinas yang membidangi Perdagangan di
kabupaten Bandung ditinjau dari segi Filosofi Manajemen.
4.Kajian Pustaka
1). Pengertian dan fungsi koordinasi
Dalam Manajemen.
Pengertian Koordinasi.
Secara umum
manajemen dapat diartikan sebagai suatu usaha/keterampilan untuk memperoleh
hasil melalui kegiatan orang lain dalam rangka mencapai tujuan bersama.
Agar suatu
kegiatan manajemen mengarah pada kesatuan gerak dalam mencapai tujuannya, maka
diperlukan koordinasi. Koordinasi merupakan suatu usaha untuk menghasilkan
kegiatan yang teratur dan terpadu. Untuk memperjelas uraian tersebut di atas
berikut ini dikemukakan beberapa pendapat sarjana. Prof. Dr. H. Arifin
Abdulrachman (1978:113),mengatakan bahwa :
Pengkoordinasian adalah kegiatan-kegiatan untuk menertibkan, sehingga
segenap kegiatan management maupun kegiatan pelaksanaan satu sama lain tidak
simpang siur, tidak berlawanan dan dapat ditujukan kepada titik arah pencapaian
tujuan dengan efisien ( 0rdo-adalah
orde = tertib ).
Drs.
Soewarno Handayaningrat (1986:117) memberikan pengertian koordinasi sebagai
berikut:
Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha
menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit ) organisasi,
sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan
seluruh tugas organisasi, untuk mencapai tujuan-tujuannya.
G. R.
Terry dalam Winardi ( 1982:55), mengemukakan:
Koordinasi
dapat dinyatakan sebagai sinkronisasi usaha secara teratur yang ditujukan untuk
memberikan petunjuk pelaksanaan dan arah pelaksanaan agar dengan demikian dapat
dicapai tindakan-tindakan yang harmonis serta disatukan dalam rangkaian usaha
mencapai objektifitas tertentu.
Kemudian Dr. S.P. Siagian MPA (1982:110)., mengemukakan
bahwa :
Koordinasi adalah suatu proses pengaturan tata hubungan
dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian
tujuan bersama pula. Suatu kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat
tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi dengan cara yang seefisien
mungkin.
Berdasarkan pada pendapat tersebut
di atas ada beberapa hal yang penting diantaranya: bahwa koordinasi memerlukan
adanya usaha pengaturan hubungan tata kerja dari masing-masing satuan kerja/unit
organisasi. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan dari
masing-masing satuan kerja tersebut tidak simpang siur, tidak berlawanan dengan
tujuan bersama. Dengan kata lain
kegiatan manajemen tersebut harus terintegrasi dan sinkron dengan tujuan
organisasi.
Dari
pendapat para sarjana di atas bahwa hubungan kerjasama tersebut harus
menggunakan cara yang efisien. Cara disini diartikan bahwa dalam
mengkoordinasikan seluruh orang dan kegiatannya menggunakan teknik, prinsip dan
alat koordinasi. Karena dalam menggunakan cara itu harus efisien, maka dalam
menggunakan teknik, prinsip serta alat koordinasi tersebut harus pula efisien,
tepat sesuai dengan kebutuhan.
Dengan
demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka koordinasi merupakan suatu
usaha mengarahkan, mengintegrasikan orang-orang beserta tugasnya agar tidak
terjadi kesimpangsiuran, bentrokan, kemacetan dan kekosongan dalam mencapai
tujuan secara efektif dan efisien.
Sebelum penulis uraikan fungsi
koordinasi dalam manajemen, terlebih dahulu akan diuraikan tujuan koordinasi
dalam manajemen. Dari uraian terdahulu secara umum bahwa tujuan koordinasi itu
agar seluruh kegiatan manajemen tidak simpangsiur, dengan kata lain kegiatan
tersebut harus teratur terintegrasi. Untuk lebih jelasnya kita lihat pendapat
Prof. Dr. H. Arifin Abdulrachman (1978:115) yang mengatakan bahwa tujuan
koordinasi dapat dibedakan menjadi :
a.
Tujuan koordinasi adalah sama dengan tujuan management,
koordinasi adalah alat untuk management.
b. Tujuan koordinasi adalah untuk mencegah
kesimpangsiuran serta untuk mengarahkan, sehingga setiap kegiatan yang
dikoordinasikan itu dapat mencapai tujuannya masing-masing dengan aman dan
berhasil.
Dari dua tujuan di atas ternyata bahwa
pertama, tujuan koordinasi itu sama dengan tujuan manajemen. Seperti telah
diuraikan terdahulu bahwa manajemen itu merupakan keterampilan untuk memperoleh
hasil melalui kegiatan orang lain. Kegiatan orang lain di sini, jika
dihubungkan dengan koordinasi maka kegiatan tersebut sama dengan kegiatan-kegiatan
dari tiap-tiap unit organisasi. Jadi jelas tujuan koordinasi yang pertama
adalah untuk memperoleh hasil dari kegiatan masing-masing unit organisasi.
Sedangkan yang kedua dari pendapat di
atas bahwa tujuan koordinasi untuk mencegah kesimpangsiuran dan mengarahkan
seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dengan aman dan berhasil.
Dengan demikian dapatlah disimpulkan
bahwa tujuan koordinasi dalam paper ini adalah untuk memperoleh suatu hasil
melalui kegiatan masing-masing unit organisasi serta agar kegiatan-kegiatan
tersebut tidak simpangsiur, terarah pada tujuan bersama.
2).Fungsi koordinasi dalam Manajemen.
Mengenai fungsi koordinasi dalam
manajemen sampai sekarang para sarjana belum mempunyai kata sepakat. Ada yang
berpendapat bahwa koordinasi bukan merupakan salah satu fungsi manajemen, ada
pula yang berpendapat bahwa koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen.
Yang berpendapat bahwa koordinasi bukan salah satu fungsi manajemen diantaranya
G. R. Terry dalam Moekijat (1984:206), yang berpendapat bahwa fungsi manajemen
tediri dari :
1.
Planning ( Perencanaan );
2.
Organizing ( Pengorganisasian );
3.
Actuating ( Penggerakan );
4.
Controlling ( Pengawasan, Pengontrolan ).
Lebih lanjut G.R. Terry mengatakan
bahwa jika penerapan fungsi-fungsi manajemen ( POAC ) secara baik akan
menghasilkan koordinasi yang baik pula dengan sendirinya. ( Dikutif dari
Drs. Melayu Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, 1986: Halaman 85
).
Dari
pendapat di atas bahwa koordinasi itu bukan merupakan salah satu fungsi
manajemen karena menurut G. R. Terry dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen
tersebut dengan baik akan menghasilkan koordinasi yang baik. Selain pendapat
tersebut di atas ada pula yang
berpendapat bahwa koordinasi itu merupakan salah satu fungsi manajemen, sarjana
yang berpendapat demikian diantaranya :
Henry Fayol dalam
S.P. Siagian (1982:103), yang membagi fungsi manajemen sebagai berikut:
1.
Planning ( Perencanaan );
2.
Organizing ( Pengorganisasian );
3.
Commanding ( Pemberian komando );
4.
Coordinating ( Pengkoordinasian );
5.
Controlling ( Pengawasan ).
Kemudian Luther
Gullick dalam Siagian (1982:104), mengemukakan dalam “paper on The Science Of
Administration” berikut ini :
1.
Planning ( Perencanaan );
2.
Organizing ( Pengorganisasian );
3.
Staffing ( Pengadaan Tenaga Kerja );
4.
Directing ( Pemberian bimbingan );
5.
Coordinating ( Pengkoordinasian );
6.
Reporting ( Pelaporan );
7.
Budgeting ( Penganggaran ).
Dari pendapat dua sarjana di atas,
bahwa koordinasi itu merupakan salah satu fungsi manajemen. Mereka memasukan
koordinasi ke dalam fungsi manajemen ini menunjukan betapa pentingnya
koordinasi dalam menajemen, dan semua tindakan harus ditujukan serta memberikan
sumbangan kerjanya pada tujuan bersama. Semua orang, kegiatannya dan lain-lain
harus dikoordinasikan. Setiap pekerjaan yang simpangsiur harus dielakan. Dengan
demikian koordinasi itu merupakan salah satu fungsi organik/fungsi dasar
manajemen yang mutlak harus dijalankan dalam proses manajemen.
Dann Sugandha (1982:42) mengemukakan pendapatnya tentang
fungsi koordinasi ini sebagai berikut :
Fungsi koordinasi ini demikian
pentingnya apalagi bila administrasi harus berjalan sebagai suatu sistem,
sebagai satu kesatuan yang bulat dari bagian-bagian ( sub-sistem ) yang saling
berhubungan, saling menunjang dan saling bergantung agar administrasi berjalan
mencapai tujuan.
Dari
Pendapat sarjana di atas, dapat dikatakan bahwa dalam usaha kerjasama pada
proses administrasi diperlukan keserasian gerak dalam semua hubungan kegiatan
yang merupakan suatu sistem.
Dari
uaraian-uraian tersebut di atas ternyata koordinasi itu sangat penting dan
penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa koordinasi itu merupakan salah
satu fungsi manajemen yang mutlak harus dijalankan dalam proses administrasi.
3).Pengertian Filososofi.
Filsafat berasal dari bahasa arab “Falsafah” sedangkan
kata falsafah itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu Filosofi atau
Philosophy.
Filosofi atau Philosophy tersiri dari dua kata yaitu
Philos dan Sophos. Philos artinya cinta, sedangkan sophos berarti kebijakan
atau lebih tepatnya kebenaran. Dengan demikian maka pengertian filosofi menurut
etimologis adalah cinta akan kebenaran.
Dalam perkembangan selanjutnya filosofi dapat diklasifikasikan
dalam tiga golongan sebagai berikut :
1.
Penggolongan berdasarkan masalah-masalah filosofi;
2.
Penggolongan berdasarkan obyek filosofi;
3.
Penggolongan berdasarkan para filsuf.
Untuk lebih jelasnya penggolongan tersebut di atas dapat
diuraikan berikut ini :
2.1. Berdasarkan masalah filosofi, maka akan kita temukan
3 masalah filosofi yaitu :
- masalah purwa causa;
- masalah hakekat
objek;
Masalah purwa causa adalah masalah sebab pertama, maksudnya adalah bahwa
semua fenomena apa saja yang ada di dunia ini pasti berasal dari suatu sebab
yang merupakan sebab dari segala sebab. Terdapat bermacam-macam purwa causa,
yaitu: Materialisme, psyconomisme, vitalisme dan theologi.
Masalah hakekat objek adalah mencari kebenaran dari hakekat fenomena.
Dari sini terlahir beberapa aliran filosofi seperti aliran realisme,
transendantalisme, rasionalisme dan eksistensialisme.
Mengenai tujuan akhir dari objek, berbeda antara satu dengan yang lainnya
sehingga terdapat beberapa aliran filosofi seperti humanisme, egoisme,
altruisme, pragmatisme, finalisme dan epikurisme.
2.2. Penggolongan berdasarkan objek filsafat terdapat 3 golongan filosofi
yaitu:
a.
Filosofi alam;
b.
Filosofi sosial;
c.
Filosofi agama.
2.3. Penggolongan berdasarkan kebangsaan filsuf, menimbulkan beberapa
aliran filosofi sesuai dengan kebangsaan filsuf, misalnya filosofi Indonesia,
filosofi Jerman, filosofi Perancis, filosofi Yunani dan lain sebagainya.
4).Pancamarga
Sebagai Filosofi Manajemen.
Pancamarga terdiri dari
dua kata yaitu “panca” yang berarti lima “marga” yang berarti jalan. Jadi
dengan demikian pancamarga merupakan filosofi yang terdiri dari lima jalan dan
merupakan satu kesatuan.
Kelima jalan tersebut adalah :
1. Finalisme;
2. Pragmatisme;
3. Revolusioner;
4. Ambeg Paramaarta;
5. Teladanisme.
4.1.
Finalisme
Merupakan filosofi yang
mengajarkan bahwa dalam segala pelaksanaan kegiatan manajemen harus ditentukan
terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan. Setelah itu dibuat tata kerja dalam
rangka mencapai tujuan tersebut.
Agar tujuan tersebut
dapat dicapai, maka dalam membuatnya harus jelas, realistis, tidak samar-samar.
Hal ini penting karena dengan tujuan yang jelas maka kegiatan manajemen dapat
dilaksanakan secara terarah. Akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut
tidaklah berarti pencapaian tujuan tersebut dengan menghalalkan segala macam
cara. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai yang
berlaku, misalnya di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku,
misalnya di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila.
4.2.
Pragmatisme.
Filosofi pragmatisme
mengajarkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pimpinan/manajer
harus bersifat praktis artinya dapat
dimengerti dan dapat dilaksanakan, sehingga dikenal bahwa pimpinan yang baik
adalah pimpinan yang dapat membuat keputusan-keputusan yang praktis.
4.3.
Revolusioner.
Filosofi ini mengajarkan bahwa dalam
setiap organisasi, baik organisasi Negara maupun organisasi swasta, pimpinan
harus mau dan mampu melakukan perubahan secara cepat dan bersedia meninggalkan
ketentuan-ketentuan lama yang sudah tidak sesuai lagi.
Akan tetapi dalam melakukan
perubahab-perubahan ini senantiasa
mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku, hal ini penting untuk
menjaga agar tidak bergeser seperti ajaran anarchi yang senantiasa
mengesampingkan peraturan-peraturan sehingga dapat menimbulkan dampak yang
negatif.
4.4. Ambeg Paramaarta
Filosofi ini mengajarkan bahwa dalam
segala pelaksanaan kegiatan manajemen senantiasa harus disesuaikan dengan
kemampuan yang dimiliki baik dalam bentuk biaya, tenaga kerja, peralatan dan
lain sebagainya.
Oleh karena itu harus disusun skala
prioritas, kegiatan-kegiatan yang benar-benar perlu serta mampu untuk
dilaksanakan harus didahulukan.
4.5. Teladanisme
Filosofi ini menekankan bahwa
seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi bawahannya, baik dari segi
perilaku, disiplin kerja, perhatian pada bawahan dan sifat serta perkataannya.
Teladan yang dimaksud dalam hal ini
adalah teladan dalam arti hal-hal yang positif yaitu yang sesuai dengan
nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan sesuai dengan aturan-aturan agama.
Dengan diterapkannya filosofi
Pancamarga dalam setiap pelaksanaan kegiatan manajemen, maka dapat diharapkan
pelaksanaan kegiatan menajemen tersebut akan berhasil dengan berdaya guna dan
berhasil guna.
5.Pembahasan
Ada
berbagai usaha yang dilakukan pada Dinas yang membidangi Perdagangan di
kabupaten Bandung untuk mencapai target yang ditetapkan.
Dalam
usaha mencapai tersebut, meskipun pada prinsipnya merupakan tanggungjawab Pemerintah,
khususnya Dinas yang membidangi Perdagangan, namun dalam pelaksanaannya
memerlukan partisipasi dari berbagai pihak, baik dari Dinas yang ada kaitannya
dengan pelaksanaan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, maupun dari
masyarakat itu sendiri.
Dalam
pelaksanaan Undang-Undang ini hubungan kerjasama anatara kantor Departemen
Perdagangan dengan Instansi lain yang ada hubungannya erat sekali, karena
kontribusi dari masing-masing Instansi tersebut sangat dibutuhkan.
Dinas
terkait yang berhubungan dalam pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan anatara
lain:
a.
Pemerintah
Kabupaten Bandung termasuk di dalamnya Dinas-Dinas Daerah;
b.
Seluruh
Bank Cabang di Kabupaten Bandung;
c.
Pengadilan
Negeri Bandung.
Berdasarkan hal
tersebut di atas, ternyata liputan kerjasama antara Dinas yang membidangi
Perdagangan di kabupaten Bandung
dengan tersebut lainnya sangat luas,
dengan demikian agar usaha kerjasama tersebut tidak simpangsiur, terintegrasi dan
terarah pada tujuan yang hendak dicapai maka diperlukan koordinasi.
Koordinasi yang
dilaksanakan pada Dinas yang membidangi Perdagangan di kabupaten
Bandung adalah koordinasi intern dan koordinasi ekstern, koordinasi
intern ini dilaksanakan antar seksi di lingkungan Dinas yang membidangi
Perdagangan sendiri. Sedangkan koordinasi ekstern dilaksanakan antara Dinas
yang membidangi Perdagangan dengan Instansi lain yang berhubungan, yang
terwujud dalam jalinan kerjasama dalam penyelesaian/pemberian izin kepada para
pengusaha sesuai dengan lingkup kewenangan Instansi vertical tersebut. Misalnya
dengan Bank, Bank tersebut tidak dapat mengabulkan permohonan kredit uang
kepada para pengusaha, bilamana tidak melengkapi persyaratan dengan Tanda
Daftar Perusahaan ( TDP ) dari Dinas yang membidangi Perdagangan. Dari kedua
bentuk koordinasi yang menjadi obyek penelitian penulis adalah bentuk
koordinasi yang kedua yaitu koordinasi ekstern yang bersifat fungsional.
Ada beberapa
tahapan yang dilaksanakan pada Dinas yang membidangi Perdagangan di Kabupaten
Bandung untuk mengkoordinasikan setiap unit organisasi yang berhubungan.
Tahapan tersebut diantaranya: mengadakan rapat perencanaan koordinasi
pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan. Kemudian koordinasi dilaksanakan berdasrkan
pada lingkup kewenangan tiap organisasi yang berhubungan. Dan terakhir
mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan. Dengan lain perkataan usaha-usaha
tersebut dilaksanakan melalui beberapa proses. Proses tersebut adalah
perencanaan, pelaksanaan serta melalui proses penilaian ( evaluasi ).
Jalinan koordinasi
pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan antara Dinas yang membidangi Perdagangan di
kabupaten Bandung dengan Instansi lainnya yang berhubungan kurang berjalan
lancar.
Koordinasi yang
berjalan selama ini mengarah pada komunikasi yang berupa himbauan tertulis
terhadap Instansi lainnya yang berhubungan, sedangkan komunikasi lisan yang
berupa pertemuan/rapat dinas belum pernah dilaksanakan pada tahap pelaksanaan.
Hal ini kurang menunjang pencapaian target Wajib Daftar Perusahaan yang
diharapkan. Hal tersebut bersumber pada terbatasnya dan tenaga pelaksana baik
untuk pengolahan maupun untuk koordinasi pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan.
Dalam tahap
pelaksanaan, pertemuan/rapat dinas antara Dins yang membidangi Perdagangan di
kabupaten Bandung dengan Instansi lainnya sangat penting, karena suatu hambatan
yang dihadapi akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui dan dicari alternatif
pemecahannya, dengan demikian akan menunjang kelancaran pelaksanaan wajib daftar
perusahaan yang akhirnya akan mempercepat pencapaian target.
6.Penerapan
Filosofi Pancamarga terhadap koordinasi pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan
dalam rangka meningkatkan pencapaian target Kabupaten Bandung.
Pada dasarnya penerapan filosofi
pancamarga terhadap koordinasi pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan dalam rangka
meningkatkan pencapaian target pada Dinas yang membidangi Perdagangan di
Kabubapten Bandung telah dilakukan. Hal
ini dapat dilihat dari unsur-unsur filosofi pancamarga yang diterapkan dalam
koordinasi pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan tersebut berikut ini:
a. Finalisme.
Dalam usaha
mengkoordinasikan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan yang dilakukan oleh Dinas
yang membidangi Perdagangan Kabupaten
Bandung yang pertama kali yaitu dalam tahap perencanaan. Pada tahap
perencanaan ini seluruh Instansi yang berhubungan diberi penjelasan bahwa
target yang dikehendaki sampai dengan akhir tahun anggaran adalah 100 %. Dari
target yang ditetapkan tersebut masing-masing Instansi yang berhubungan akan
mengetahui sasaran yang hendak dicapai secara bersama-sama.
Dengan demikian
dengan ditetapkannya target yang hendak dicapai, maka Dinas yang membidangi
Perdagangan dalam usaha koordinasi tersebut menerapkan teknik-teknik dan
prinsip-prinsip koordinasi yang dianut.
b. Pragmatisme.
Sebagai
implementasi dari tujuan yang hendak dicapai maka Kepala Kantor Departemen
Perdagangan dalam pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan menuangkan hubungan tata
kerja ke dalam suatu pedoman untuk Instansi yang berhubungan dengan cara yang
praktis, artiya disesuaikan dengan keadaan lingkup kewenangan Instansi yang
berhubungan. Hal ini dilakukan agar hubungan kerjasama yang berlangsung dengan
instansi itu dapat berjalan lancar, oleh karena itu aspek pragmatisme sangat
berguna berhubung tidak semua Instansi yang berhubungan tersebut mempunyai daya
nalar dan pemahaman yang sama dalam menerima suatu tugas.
c. Revolusioner.
Mengenai aspek
revolusioner yang terjadi pada Dinas yang membidangi Perdagangan di Kabupaten
Bandung diterapkan dengan melihat situasi serta kondisi yang ada. Hal ini
dilakukan berhubung dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan
di Kabupaten Bandung ini melibatkan
Instansi lain, dengan demikian perubahaan-perubahan yang dilaksanakan harus
dibicarakan dengan pihak-pihak yang berhubungan dalam koordinasi pelaksanaan
Wajib Daftar Perusahaan, sehingga perubahan-perubahan kebijaksanaan atau usaha
kerjasama yang dilakukan dalam rangka koordinasi bias diterima oleh semua
pihak.
d. Ambeg
Paramaarta.
Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Bandung dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan
senantiasa mengutamakan hal-hal yang lebih penting baik ditinjau dari segi
tenaga, biaya maupun waktu untuk melaksanakan Wajib Daftar Perusahaan. Begitu
pula dalam hubungannya dengan instansi lain dengan jalan mengadakan komunikasi
baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pada tahap evaluasi. Dengan
jalan komunikasi tersebut akan melahirkan keharmonisan kerja antara Dinas
Perdagangan dengan Instansi lainnya yang berhubungan, sehingga terdapat saling
membantu, saling mengisi dan saling melengkapi yang merupakan tujuan
diadakannya koordinasi tersebut.
e. Teladanisme
Kepala Dinas
Perdagangan Kabupaten Bandung dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Wajib Daftar
Perusahaan melakukan usaha yang sungguh-sungguh dengan cara memantau seluruh
kegiatan yang berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar menjadi pendorong bagi
pihak-pihak yang dikoordinasikan supaya
melakukan usaha yang sama, sehingga tujuan koordinasi dapat tercapai dengan baik.
Dengan adanya pendorong dari pihak Dinas
Perdagangan, maka pihak-pihak yang dikoordinasikan akan dengan sadar dan
rela melakukan kerjasama ini.
Demikianlah
pelaksanaan filosofi pancamarga dalam koordinasi pelaksanaan Wajib Daftar
Perusahaan dalam rangka meningkatkan pencapaian target di kabupatan Bandung.
7.Kesimpulan
Dari Uraian-uraian
yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya,maka penulis dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut :
1.
Koordinasi
pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan yang dilaksanakan oleh kepala Dinas
Perdagangan kabupaten Bandung dalam
rangka meningkatkan pencapaian target kurang berdasarkan pada teknik-teknik dan
prinsip-prinsip koordinasi yang tepat. Hal ini diakibatkan oleh berbagai
hambatan yang menjadikankoordinasi pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan
terhambat, sehingga target yang diharapkan tidak tercapai.
2.
Pancamarga
filosofi manajemen yang terdiri dari finalisme, pragmatisme, revolusioner,
ambeg paramaarta dan teladanisme, secara bertahap sudah diterapkan dalam
mengkoordinasikan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan dan selaku koordinatornya
adalah kepala Dinas Perdagangan
kabupaten Daerah Bandung dilaksanakan secara praktis dan sederhana disesuaikan
dengan kondisi dan potensi yang ada.
3.
Filosofi
pancamarga yang diterapkan secara konsekuen dapat membantu terhadap efektifitas
kerja, karena filosofi pancamarga memberikan pandangan terhadap manajemen
mengenai tindakan yang dapat dilakukan agar tujuan dapat dicapai sesuai dengan
rencana.
Demikianlah
kesimpulan yang dapat penulis kemukakan.
DAFTAR
PUSTAKA
Abdulrachman, Arifin.1978. Kerangka Pokok-pokok Management Umum, Jakarta, Ichtiar Baru Van
Houve.
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.2014.Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Jakarta.
---------------------------------------.1973. Filosofi dan Etika Management, Jakarta,
Unija Press.
Kementerian Perdagangan RI.,1985. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Jakarta,
---------------------------------------,1985. Buku II Tentang Petunjuk Pengisian
Pendaftaran Perusahaan, Jakarta.
Handayaningrat, Soewarno.1986.Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, Jakarta, PT.
Gunung Agung.
Siagian, Sondang P.1982.Peranan
Staf Dalam Management. Jakarta.PT.
Gunung Agung.
---------------------------------------.1982. Filsafat Administrasi, Jakarta, PT. Gunung Agung,
Sugandha, Dann.1984.Koordinasi
sebagai Pemersatu Gerak Dalam Proses Administrasi, Bandung, Ilham Jaya.
Winardi.1982. Azas-Azas
Management, Bandung, Alumni.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar